Bahasa Isyarat Masuk Kurikulum Nasional, Wujud Nyata Pendidikan Inklusif

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, mengungkapkan bahwa pemerintah akan memasukkan bahasa isyarat ke dalam kurikulum pendidikan nasional. Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya ditujukan bagi siswa, tetapi juga penting agar masyarakat luas, termasuk tenaga profesional, dapat berkomunikasi dengan penyandang tunarungu secara lebih baik.

Pratikno menjelaskan, pengenalan bahasa isyarat di sekolah menjadi bagian dari upaya membangun lingkungan belajar yang lebih inklusif. Dengan begitu, anak-anak sejak dini terbiasa memahami perbedaan dan mampu berinteraksi dengan teman yang memiliki keterbatasan pendengaran. “Langkah ini penting agar semua warga, tanpa terkecuali, memiliki akses yang setara dalam pendidikan,” ujarnya.

Rencana implementasi akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari jenjang sekolah dasar hingga menengah. Pemerintah bersama lembaga terkait tengah menyiapkan materi pembelajaran yang sesuai, sekaligus memberikan pelatihan kepada guru agar siap mengajarkan bahasa isyarat.

Kebijakan ini mendapat dukungan luas dari kalangan pendidik maupun organisasi penyandang disabilitas. Mereka menilai pengenalan bahasa isyarat dalam kurikulum merupakan terobosan besar menuju pendidikan yang lebih adil. Meski tantangan masih ada, seperti keterbatasan tenaga pengajar dan sumber daya, pemerintah optimistis hambatan tersebut bisa diatasi melalui kerja sama dengan berbagai pihak.

Pratikno menegaskan, komitmen pemerintah adalah memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam proses belajar. “Bahasa isyarat menjadi pintu menuju pendidikan yang lebih setara, inklusif, dan manusiawi,” katanya.