
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur terus menjadi perhatian publik. Proyek pemindahan pusat pemerintahan ini diharapkan dapat mengurai permasalahan klasik Jakarta, seperti kemacetan, banjir, dan urbanisasi berlebih. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, muncul kekhawatiran akan lambatnya progres pembangunan dan besarnya dana yang telah digelontorkan.
Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, menyampaikan keprihatinannya terhadap perkembangan IKN yang dinilai masih lamban. Ia mengingatkan agar proyek ini tidak menjadi terbengkalai dan akhirnya membebani negara. Sudjatmiko menegaskan, hingga saat ini, pembangunan tahap pertama IKN telah menghabiskan dana sekitar Rp 86 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta Rp 58 triliun dari sektor swasta.
Sudjatmiko menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang akuntabel dan transparan dalam proyek IKN. Menurutnya, perlu ada evaluasi menyeluruh agar proyek ini tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas dan tidak mengorbankan sektor penting lainnya, seperti kesehatan dan pendidikan.
Ia juga mengingatkan agar dampak lingkungan dan sosial dari pembangunan IKN tidak diabaikan. Kelestarian hutan Kalimantan dan kesejahteraan masyarakat sekitar harus menjadi bagian penting dalam proses pembangunan. Pemerintah diharapkan mampu menyeimbangkan antara ambisi pembangunan dan pelestarian lingkungan.
Sudjatmiko mendorong agar pemerintah mempercepat pembangunan dan lebih aktif mendorong keterlibatan pihak swasta. Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk menciptakan ekosistem ibu kota baru yang maju dan berkelanjutan.
Kamu harus terdaftar atau login untuk berkomentar Masuk?