
Alokasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 mencapai Rp 335 triliun. Jumlah ini menunjukkan besarnya perhatian pemerintah terhadap peningkatan gizi masyarakat, khususnya para pelajar di seluruh Indonesia.
Pimpinan DPR dan MPR meminta pemerintah memastikan agar pengelolaan program ini lebih maksimal di tahun mendatang. Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menegaskan bahwa besarnya alokasi dana MBG harus berbanding lurus dengan manfaat nyata yang diterima masyarakat, terutama bagi siswa sekolah.
Sementara itu, Ketua DPR RI, Puan Maharani, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran yang begitu besar. Ia menilai, program ini hanya akan berhasil jika benar-benar tepat sasaran dan dapat memberikan manfaat jangka panjang.
Dengan nilai anggaran yang begitu besar, tantangan utama terletak pada pengawasan serta efektivitas distribusi program. DPR dan MPR mengingatkan agar pemerintah membangun mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan anggaran. Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga sangat diperlukan agar program MBG dapat berjalan optimal dan sesuai kebutuhan siswa di berbagai wilayah.
Jika dikelola dengan baik, program MBG diyakini mampu meningkatkan kualitas gizi generasi muda, menciptakan pemerataan kesempatan pendidikan, serta mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.
Anggaran MBG sebesar Rp 335 triliun merupakan peluang besar untuk memperbaiki gizi dan kualitas pendidikan siswa di seluruh Indonesia. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada efektivitas pengelolaan, transparansi, serta ketepatan sasaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat luas.
Kamu harus terdaftar atau login untuk berkomentar Masuk?