Sengketa 4 Pulau Aceh-Sumut Sensitif Golkar Nilai Presiden Tepat Ambil Alih

Partai Golkar menyambut baik keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mengendalikan penyelesaian sengketa empat pulau yang terletak di perbatasan Aceh dan Sumatera Utara. Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Muhammad Sarmuji, menilai keputusan ini tepat. Langkah ini dinilai sebagai tindakan bijak mengingat kerumitan dan kepekaan masalah yang melibatkan berbagai pihak. Menurut Sarmuji, isu batas wilayah antardaerah bersifat sensitif dan memerlukan perhatian khusus di tingkat kepala negara.

Perselisihan ini melibatkan empat pulau yang menjadi pusat perdebatan antara pemerintah daerah Aceh dan Sumatera Utara. Kedua wilayah tersebut mengklaim hak atas pulau-pulau ini, yang memiliki potensi ekonomi dan strategis yang besar. Konflik ini telah berlangsung selama bertahun-tahun dan memerlukan campur tangan dari pemerintah pusat untuk mencapai resolusi yang adil dan berkelanjutan.

Golkar, sebagai salah satu partai politik terbesar di Indonesia, menyatakan dukungannya terhadap langkah Presiden. Menurut Golkar, campur tangan dari pemerintah pusat diperlukan untuk memastikan bahwa penyelesaian sengketa ini dilakukan secara adil dan tidak memihak. Partai ini juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah tersebut, yang dapat terganggu jika sengketa ini tidak segera diselesaikan.

Penyelesaian sengketa ini tidak hanya penting untuk menjaga hubungan baik antara Aceh dan Sumatera Utara, tetapi juga untuk memastikan bahwa potensi ekonomi dari pulau-pulau tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Pulau-pulau ini memiliki sumber daya alam yang melimpah dan dapat menjadi pusat pengembangan ekonomi baru jika dikelola dengan baik.

Golkar berharap bahwa pemerintah pusat akan mengambil langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan sengketa ini. Ini termasuk melakukan mediasi antara pihak-pihak yang terlibat, melakukan kajian mendalam mengenai klaim masing-masing pihak, dan menetapkan kebijakan yang adil dan transparan. Selain itu, Golkar juga mengusulkan pembentukan tim khusus yang terdiri dari ahli hukum, ekonomi, dan sosial untuk membantu proses penyelesaian sengketa ini.

Dengan intervensi dari pemerintah pusat, diharapkan sengketa ini dapat diselesaikan dengan cara yang damai dan adil. Golkar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam menghadapi isu-isu sensitif seperti ini. Keputusan Presiden untuk mengambil alih penyelesaian sengketa ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi penyelesaian konflik serupa di masa depan.