Sekjen Nasdem Tegaskan Hak Prerogatif Presiden Dalam Reshuffle Kabinet

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem, Hermawi Taslim, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan penuh untuk mencopot atau mengganti menteri yang dianggap sudah tidak sesuai dengan bidangnya. Menurutnya, reshuffle merupakan hak prerogatif presiden yang tidak bisa diganggu gugat.

Hermawi menjelaskan bahwa pergantian menteri adalah langkah yang wajar dalam dinamika pemerintahan. Reshuffle dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja kabinet, menyesuaikan strategi politik, atau menggantikan menteri yang dinilai kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya. “Presiden memiliki tanggung jawab memastikan para menteri bekerja sesuai bidang dan kebutuhan negara,” ujarnya.

Dalam sistem politik Indonesia, koalisi partai menjadi bagian penting dalam menopang pemerintahan. Partai Nasdem, kata dia, menghormati sepenuhnya kewenangan Prabowo dalam menentukan susunan kabinet.

Pergantian menteri dipandang bisa membawa energi baru dalam pengelolaan kebijakan publik. Menteri baru diharapkan menghadirkan perspektif segar dan inovatif. Meski demikian, Hermawi mengingatkan bahwa tantangan tetap ada, terutama dalam proses adaptasi terhadap program yang sudah berjalan. Oleh karena itu, menurutnya, pemilihan menteri harus mempertimbangkan kompetensi sekaligus kemampuan beradaptasi cepat.