Prabowo Larang Tantiem BUMN, Komisaris Pupuk Indonesia Berikan Dukungan

Wakil Menteri Pertanian sekaligus Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Sudaryono, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang melarang pemberian tantiem bagi komisaris dan direksi BUMN. Menurut Sudaryono, posisi sebagai komisaris atau direksi merupakan bentuk pengabdian kepada negara, sehingga insentif tambahan berupa tantiem tidak diperlukan.

Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN. Prabowo menilai pemberian tantiem yang berlebihan dapat mengalihkan fokus BUMN dari tujuan utama, yakni memberikan kontribusi optimal bagi negara. Dengan menghapus tantiem, BUMN diharapkan lebih fokus pada kinerja jangka panjang dan pelayanan publik.

Sudaryono menekankan bahwa meski tantiem selama ini menjadi bentuk penghargaan atas kinerja komisaris, fokus utama tetap harus pada pencapaian target strategis perusahaan. Tanpa adanya tantiem, perusahaan dapat lebih mengutamakan inovasi, efisiensi, dan pengembangan berkelanjutan.

Kebijakan ini juga menghadirkan tantangan, salah satunya adalah menjaga motivasi dan semangat kerja para komisaris dan direksi. Namun, dengan manajemen yang baik dan fokus pada tujuan jangka panjang, BUMN diharapkan tetap dapat berkontribusi secara maksimal bagi perekonomian nasional.

Keputusan Prabowo untuk melarang tantiem menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong BUMN yang transparan, efisien, dan berorientasi pada hasil jangka panjang. Dukungan dari Pupuk Indonesia menunjukkan kesiapan perusahaan untuk mengimplementasikan kebijakan ini dengan baik.