
Ketua DPR RI, Puan Maharani, kembali mengingatkan pentingnya verifikasi data dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) agar tepat sasaran. Hal ini akibat temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengungkap 27.932 pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terindikasi menerima bansos.
Puan menilai temuan tersebut memprihatinkan karena bansos seharusnya hanya diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Ia menegaskan bahwa bantuan yang salah sasaran dapat mengurangi hak penerima yang seharusnya. “Jangan sampai yang berhak justru tidak mendapatkan bantuan,” ujar Puan.
Puan juga menekankan bahwa penggunaan data yang akurat dan terverifikasi menjadi kunci untuk mencegah penyaluran bansos yang tidak tepat. Ia mendorong adanya koordinasi yang lebih baik antar lembaga, pemanfaatan teknologi untuk verifikasi data, serta pengawasan ketat di seluruh proses penyaluran.
Dengan langkah-langkah tersebut, Puan berharap kasus seperti penerimaan bansos oleh pegawai BUMN tidak terulang, dan bantuan dapat sampai kepada masyarakat yang benar-benar berhak.
Kamu harus terdaftar atau login untuk berkomentar Masuk?