PAN Pernah Ambil Posisi Seimbang Seperti PDIP

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menyatakan penghargaan atas sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang memilih menjadi penyeimbang pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Menurut Eddy, posisi semacam ini bukan hal baru dalam perpolitikan Indonesia. PAN sendiri pernah mengambil sikap serupa, yakni berada di luar pemerintahan tanpa menyatakan diri sebagai oposisi.

Sejak berdiri pada 1998, PAN telah melalui berbagai fase dalam konstelasi politik nasional. Pada periode tertentu, PAN memilih untuk tidak bergabung dalam pemerintahan, namun juga tidak memposisikan diri sebagai oposisi. Dalam kondisi tersebut, PAN tetap mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat, sembari bersikap kritis terhadap kebijakan yang dinilai kurang tepat.

Sebagai partai besar, PDIP tidak asing dengan posisi politik yang fleksibel. Meski kerap berada di lingkar kekuasaan, PDIP juga pernah mengambil posisi sebagai penyeimbang. Sikap ini mencerminkan pendekatan politik yang mengedepankan prinsip dan substansi, bukan semata-mata soal posisi kekuasaan.

Dalam praktik politik Indonesia, batas antara koalisi dan oposisi sering kali bersifat cair. Partai-partai politik bisa berpindah posisi tergantung dinamika politik dan strategi internal. Posisi netral atau sebagai penyeimbang memberikan ruang bagi partai untuk bersikap independen dalam menentukan dukungan terhadap kebijakan tertentu.

Menjadi penyeimbang memberikan keuntungan, seperti keleluasaan dalam menilai kebijakan tanpa tekanan koalisi. Namun, posisi ini juga memiliki tantangan tersendiri, antara lain bagaimana menjaga konsistensi sikap dan membangun persepsi positif di mata publik agar tidak dianggap ambigu atau oportunis.

Pernyataan Eddy Soeparno menunjukkan bahwa fleksibilitas dan prinsip menjadi dua hal penting dalam berpolitik. Baik PAN maupun PDIP pernah menempuh jalan sebagai penyeimbang, bukan oposisi maupun bagian dari pemerintahan. Dalam sistem demokrasi yang terus berkembang, posisi semacam ini menjadi alternatif untuk tetap kritis namun konstruktif terhadap jalannya pemerintahan.