Kementerian Haji dan Umrah Dibentuk, Golkar Belum Dapat Tawaran Kursi Menteri

Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa sampai saat ini Presiden Prabowo Subianto belum memberikan penawaran kepada Golkar untuk menempati jabatan di Kementerian Haji dan Umrah.

Kementerian Haji dan Umrah merupakan institusi baru yang lahir dari transformasi Badan Penyelenggara (BP) Haji, sesuai amanat revisi ketiga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Lembaga ini disiapkan untuk memperkuat tata kelola penyelenggaraan haji di Indonesia.

Rumor soal perombakan kabinet dan kemungkinan keterlibatan Golkar terus menjadi topik hangat di kalangan politik. Meski begitu, Bahlil menegaskan bahwa kewenangan penuh terkait penunjukan menteri ada di tangan Presiden Prabowo, dan hingga kini belum ada keputusan resmi mengenai pengisian jabatan di kementerian baru tersebut.

Sebagai partai politik besar, Golkar memiliki peran strategis dalam pemerintahan. Meski demikian, Bahlil menegaskan bahwa pihaknya lebih memilih untuk tetap fokus mendukung program pemerintah, khususnya di bidang pembangunan dan pelayanan publik, ketimbang larut dalam spekulasi politik.

Dengan klarifikasi ini, Bahlil berharap isu politik mengenai jabatan di kabinet tidak mengalihkan perhatian dari agenda utama pemerintahan, termasuk optimalisasi layanan penyelenggaraan haji serta program pembangunan nasional lainnya.