Isu Politik-Hukum Terkini: Reformasi Polri Bukan untuk Ganti Kapolri

Istana Kepresidenan menegaskan bahwa langkah reformasi Polri yang akan ditempuh Presiden Prabowo Subianto tidak bertujuan mengganti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, menyatakan publik perlu menunggu pembentukan Komisi Reformasi Polri dan rincian teknis yang akan dijalankan.

Selain isu tersebut, terdapat sejumlah topik politik-hukum lain yang ramai dibahas:

1. Video Presiden Prabowo di Bioskop
   Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menjelaskan penayangan video Presiden di bioskop adalah bagian dari strategi komunikasi publik sekaligus bentuk transparansi program pemerintah.

2. Ijazah Capres-Cawapres
   DPR, melalui Dede Yusuf, mempertanyakan aturan KPU yang tidak membuka akses ijazah calon presiden dan wakil presiden ke publik. Ia menilai dokumen pejabat publik seharusnya dapat diakses secara transparan.

3. Kasus Korupsi Kuota Haji
   PBNU menegaskan dukungannya terhadap KPK dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023–2024. KPK juga membuka kemungkinan memanggil Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf sesuai kebutuhan penyidikan.

Rangkaian isu ini menegaskan dinamika politik-hukum nasional, mulai dari reformasi institusi kepolisian, transparansi pejabat publik, hingga dukungan terhadap pemberantasan korupsi.