Akademisi Indonesia di Inggris Desak Prabowo Lakukan Reshuffle Kabinet dan Reformasi DPR

Sejumlah akademisi Indonesia yang saat ini berada di Britania Raya menyuarakan desakan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reshuffle besar-besaran kabinet Merah Putih serta mendorong adanya reformasi total di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dalam pernyataan tertulis yang dirilis pada Selasa (2/9/2025), mereka menilai bahwa kabinet saat ini perlu segera dievaluasi dan dipangkas agar pemerintahan menjadi lebih efisien dan akuntabel. Akademisi menegaskan, menteri-menteri yang dianggap gagal, tidak kompeten, terlibat konflik kepentingan, atau tersangkut kasus korupsi harus segera diganti.

Kelompok akademisi tersebut menyoroti pejabat di sektor ekonomi, keuangan, agraria, kesejahteraan sosial, keamanan, hingga kepolisian. Menurut mereka, kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan sektor-sektor strategis itu harus dievaluasi secara menyeluruh karena berdampak langsung terhadap kualitas kebijakan dan pelayanan publik.

Selain eksekutif, mereka juga menuntut DPR melakukan reformasi mendasar. DPR diminta untuk lebih transparan terhadap audit publik, menghentikan kebijakan yang berpotensi memperlebar jurang kesenjangan sosial-ekonomi, serta meninjau kembali tunjangan dan remunerasi yang dianggap tidak sebanding dengan kondisi masyarakat umum.

“Besarnya tunjangan DPR sangat jauh dari realitas gaji minimum masyarakat. Perlu ada ukuran yang lebih adil, misalnya berdasarkan perbandingan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita Indonesia,” tulis pernyataan tersebut.

Mereka juga mengkritik praktik pembagian kursi strategis di BUMN maupun lembaga negara sebagai imbalan politik. Praktik semacam ini, menurut mereka, merusak profesionalisme, mengabaikan kompetensi, serta hanya menjadi sarana untuk membeli dukungan politik. Akademisi menuntut agar jabatan publik hanya diisi oleh individu yang memiliki integritas dan profesionalitas.

Tak berhenti di situ, mereka juga mengecam tindakan represif aparat kepolisian terhadap demonstran. Pihak akademisi meminta pejabat kepolisian yang terlibat dalam kasus kekerasan tersebut segera bertanggung jawab, minimal dengan mengundurkan diri.

“Kami mendorong adanya reformasi total di sektor keamanan dan kepolisian agar aparat dapat menjalankan tugasnya secara profesional serta menghormati hak-hak warga negara,” tegas pernyataan mereka.