Rapat Khusus Utang Kereta Cepat Indonesia-China: Langkah Strategis Pemerintah

Presiden RI, Prabowo Subianto, direncanakan akan mengadakan rapat khusus untuk membahas utang besar yang melilit proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC), yang juga dikenal dengan nama Whoosh. Langkah ini menunjukkan perhatian serius pemerintah terhadap beban finansial yang dihadapi proyek infrastruktur besar ini. Artikel ini akan mengulas lebih dalam mengenai rencana rapat dan pandangan pemerintah terkait utang KCIC.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengonfirmasi bahwa rapat khusus mengenai utang Whoosh akan dilakukan bersama Presiden Prabowo. "Itu nanti dibahas khusus," ujar Airlangga di Istana, Jakarta, Rabu (29/10/2025) malam. Pernyataan ini menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mencari solusi terbaik dalam menangani utang proyek KCIC yang mencapai Rp 116 triliun.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menanggung utang besar proyek KCIC. Purbaya menilai bahwa tanggung jawab utang tersebut sepenuhnya berada di tangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terlibat, bukan pemerintah. "Utang proyek KCIC bukan tanggung jawab pemerintah, melainkan sepenuhnya menjadi urusan BUMN yang terlibat di dalamnya," tegas Purbaya.

Danantara, sebagai superholding BUMN, saat ini tengah mencari cara untuk meringankan beban pembiayaan proyek KCIC. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah meminta dukungan dari APBN, namun Purbaya menolak wacana tersebut. Ia mengingatkan bahwa sejak pembentukan superholding, seluruh dividen BUMN telah menjadi milik Danantara dan tidak lagi tercatat sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Nilai dividen ini disebut bisa mencapai sekitar Rp 80 triliun per tahun.

Purbaya menekankan pentingnya manajemen keuangan yang baik oleh Danantara. "Kalau sudah dibuat Danantara, kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp 80 triliun atau lebih, harusnya mereka manage dari situ. Jangan ke kita lagi (Kemenkeu)," ujar Purbaya dalam sambungan virtual Zoom saat Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jumat (10/10/2025). Pernyataan ini menegaskan bahwa Danantara harus bertanggung jawab penuh atas pengelolaan keuangan proyek KCIC.

Rapat khusus yang akan digelar oleh Presiden Prabowo menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani utang proyek Kereta Cepat Indonesia-China. Dengan tidak menggunakan APBN sebagai solusi, pemerintah mendorong BUMN dan Danantara untuk mengelola keuangan proyek secara mandiri dan bertanggung jawab. Tantangan ke depan adalah memastikan bahwa solusi yang diambil dapat mengurangi beban utang tanpa membebani keuangan negara. Dengan komitmen dan strategi yang tepat, diharapkan proyek ini dapat terus berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia.