Thaksin Shinawatra Bergabung dengan Dewan Penasihat BPI Danantara!

VOXINDONESIA.COM, JAKARTA - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) baru saja mengumumkan penunjukan sejumlah tokoh internasional sebagai Dewan Penasihat. Salah satu nama yang mencuri perhatian adalah mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra. Pengumuman ini disampaikan oleh Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara, Rosan Roeslani, pada hari Senin.

Selain Thaksin Shinawatra, Dewan Penasihat BPI Danantara juga diisi oleh tokoh-tokoh berpengaruh lainnya seperti konglomerat Amerika Serikat, Raymond Thomas Dalio alias Ray Dalio, ekonom ternama Jeffrey Sachs, dan manajer portofolio ekuitas di Capital Group, F Chapman Taylor. Kehadiran mereka diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengelolaan investasi di Indonesia.

Thaksin Shinawatra dikenal sebagai sosok yang kontroversial, terutama karena berbagai isu yang melibatkan dirinya di masa lalu. Berikut adalah beberapa kontroversi yang pernah melibatkan Thaksin:

Salah satu kontroversi terbesar yang melibatkan Thaksin adalah tuduhan penyalahgunaan kekuasaan. Sebelum menjabat sebagai perdana menteri, Thaksin adalah seorang pebisnis sukses yang memiliki hubungan erat antara bisnis dan politik. Salah satu kasus yang paling mencolok adalah penjualan saham perusahaan telekomunikasi Shin Corporation milik keluarganya kepada perusahaan asing pada tahun 2006. Transaksi ini dinilai menguntungkan bagi keluarga Thaksin, namun merugikan negara karena tidak ada pajak yang dibayarkan atas penjualan tersebut. Hal ini memicu protes besar-besaran di Thailand.

Pada tahun 2003, Thaksin meluncurkan kampanye "perang melawan narkoba" yang bertujuan untuk mengurangi penyebaran narkoba di Thailand. Namun, kebijakan ini menuai kritik internasional dan domestik karena melibatkan pembunuhan di luar proses hukum. Laporan menunjukkan lebih dari 2.500 orang tewas selama kampanye tersebut, banyak di antaranya tanpa bukti keterlibatan dalam perdagangan narkoba. Human Rights Watch mengkritik kebijakan ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang serius.

Pada September 2006, Thaksin digulingkan melalui kudeta militer yang dipimpin oleh Jenderal Sonthi Boonyaratglin. Setelah kudeta, Thaksin melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari berbagai dakwaan hukum, termasuk tuduhan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Kudeta ini tidak hanya merusak citra politik Thaksin, tetapi juga memperburuk ketegangan politik di Thailand.

Penunjukan Thaksin Shinawatra sebagai anggota Dewan Penasihat BPI Danantara menimbulkan berbagai reaksi. Di satu sisi, kehadirannya diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam pengelolaan investasi. Namun, di sisi lain, kontroversi yang melibatkan dirinya di masa lalu dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap BPI Danantara.

Penunjukan Thaksin Shinawatra dalam Dewan Penasihat BPI Danantara menandai langkah strategis dalam memperkuat pengelolaan investasi di Indonesia. Meskipun sosoknya tidak lepas dari kontroversi, pengalaman dan jaringan internasional yang dimilikinya diharapkan dapat memberikan kontribusi positif. Tantangan ke depan adalah bagaimana BPI Danantara dapat memanfaatkan kehadiran Thaksin dan tokoh internasional lainnya untuk mencapai tujuan investasi yang berkelanjutan dan menguntungkan bagi Indonesia.