Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh Tolak Klaim Penurunan Angka Kemiskinan

Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) secara tegas menolak klaim pemerintah yang menyatakan bahwa angka kemiskinan di Indonesia menurun. Penolakan ini disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada 29 Juli 2025. KSP-PB menyatakan bahwa klaim tersebut tidak mencerminkan kondisi nyata yang dialami oleh masyarakat di berbagai daerah.

KSP-PB terdiri atas empat konfederasi serikat pekerja, 63 federasi tingkat nasional, sembilan organisasi kerakyatan, dan Partai Buruh yang tersebar di 38 provinsi. Kekuatan kolektif ini memberikan landasan kuat bagi mereka untuk menyuarakan aspirasi masyarakat yang hingga kini masih bergelut dengan kesenjangan ekonomi dan kemiskinan.

Said Iqbal, Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), menyatakan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan metodologi penghitungan kemiskinan yang tidak sesuai dengan standar lembaga internasional. Menurutnya, pendekatan yang digunakan BPS bersifat sempit dan tidak mencakup berbagai aspek penting, seperti akses terhadap layanan dasar, kualitas pekerjaan, dan daya beli riil masyarakat.

KSP-PB menegaskan bahwa banyak masyarakat masih hidup dalam kondisi memprihatinkan, meskipun statistik menunjukkan penurunan kemiskinan. Mereka menyoroti tingginya tingkat pengangguran, rendahnya upah buruh, dan harga kebutuhan pokok yang terus meningkat sebagai bukti bahwa pernyataan pemerintah tidak sejalan dengan kenyataan di lapangan.

Koalisi ini juga mendesak pemerintah agar lebih transparan dalam menyajikan data kemiskinan dan mengevaluasi ulang metode pengukurannya. Mereka menginginkan adanya indikator yang lebih holistik dan responsif terhadap kondisi sosial-ekonomi aktual, bukan semata-mata berdasarkan angka-angka statistik.

Penolakan terhadap klaim pemerintah ini turut mendapat dukungan dari sejumlah akademisi, aktivis sosial, dan organisasi masyarakat sipil. Mereka sepakat bahwa data kemiskinan yang akurat dan representatif sangat penting sebagai dasar pembuatan kebijakan publik yang berpihak kepada rakyat kecil.

KSP-PB menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu kemiskinan dan memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat pekerja dan kelompok rentan. Mereka berharap agar pemerintah tidak hanya mengejar pencitraan melalui statistik, tetapi benar-benar melakukan perbaikan struktural yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.