Istana Tegaskan Tidak Ada Surpres dari Presiden Prabowo untuk Pergantian Kapolri

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah isu bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan Surat Perintah Presiden (Surpres) ke DPR RI terkait pergantian Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Pernyataan ini disampaikan Prasetyo dalam menjawab pertanyaan awak media mengenai kabar pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang sempat ramai diperbincangkan.

Prasetyo menegaskan bahwa informasi mengenai adanya Surpres pergantian Kapolri tidak benar. “Tidak ada dokumen resmi yang dikirimkan Presiden Prabowo kepada DPR terkait pergantian Kapolri. Kabar tersebut tidak berdasar dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat,” ujarnya.

Isu pergantian Kapolri sempat menjadi bahan spekulasi publik. Sejumlah pihak menduga adanya rencana perombakan pucuk pimpinan Polri. Namun, Mensesneg menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah menyampaikan hal itu secara resmi. Ia mengimbau agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi.

Prasetyo juga mengingatkan bahwa pergantian Kapolri memiliki mekanisme yang jelas sesuai aturan perundangan. Presiden harus mengajukan nama calon kepada DPR untuk dilakukan pembahasan dan persetujuan. “Prosesnya transparan, sesuai prosedur, dan tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba,” tegasnya.

Dari pihak DPR, beberapa anggota menyatakan bahwa hingga kini mereka belum menerima Surpres apapun dari Istana terkait pergantian Kapolri. Jika suatu saat ada, dokumen tersebut akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku.

Dengan adanya klarifikasi dari Mensesneg, pemerintah berharap isu pergantian Kapolri dapat diluruskan. Istana menegaskan komitmennya menjaga keterbukaan informasi kepada publik dan memastikan setiap keputusan strategis dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku.