Tom Lembong anggap pengabaian 20 sidang sebagai dunia imajinasi Kejagung RI

Tom Lembong, melontarkan pernyataan yang cukup menggemparkan terkait serangkaian sidang yang telah berlangsung. Dalam sebuah wawancara, Lembong mengungkapkan kekhawatirannya terhadap situasi hukum di Indonesia, di mana ia merasa seakan-akan dua puluh sidang yang telah terjadi tidak pernah ada. Pernyataan ini menyoroti kekhawatiran mendalam tentang sistem peradilan dan penegakan hukum di tanah air.

Lembong menyoroti bahwa meskipun banyak sidang telah digelar, hasilnya sering kali tidak memberikan dampak yang signifikan. Ia menggambarkan situasi ini sebagai sebuah ironi, di mana proses hukum yang panjang dan melelahkan seakan-akan tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Menurutnya, hal ini mencerminkan masalah mendasar dalam sistem peradilan yang perlu segera dibenahi.

Pernyataan Lembong juga menyinggung dampak dari situasi ini terhadap kepercayaan publik. Ketika masyarakat melihat bahwa sidang yang seharusnya menjadi sarana untuk menegakkan keadilan tidak memberikan hasil yang nyata, kepercayaan terhadap sistem hukum pun menurun. Hal ini dapat berujung pada apatisme dan ketidakpercayaan yang meluas di kalangan masyarakat.

Dalam konteks ini, Lembong menekankan pentingnya reformasi hukum yang menyeluruh. Ia mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam memperbaiki sistem peradilan agar lebih transparan, akuntabel, dan efektif. Menurutnya, hanya dengan reformasi yang serius, kepercayaan publik dapat dipulihkan dan keadilan dapat ditegakkan dengan lebih baik.

Meskipun tantangan yang dihadapi cukup besar, Lembong tetap optimis bahwa perubahan dapat terjadi. Ia berharap bahwa dengan adanya kesadaran dan kemauan politik yang kuat, sistem hukum di Indonesia dapat mengalami perbaikan yang signifikan. Harapan ini bukan hanya untuk kepentingan hukum semata, tetapi juga untuk masa depan bangsa yang lebih adil dan sejahtera.

Pernyataan Tom Lembong tentang seakan dua puluh sidang tak pernah ada merupakan cerminan dari keprihatinan yang mendalam terhadap sistem hukum di Indonesia. Dengan menyoroti masalah ini, Lembong mengajak semua pihak untuk berkomitmen dalam melakukan reformasi hukum yang diperlukan. Hanya dengan demikian, kepercayaan publik dapat dipulihkan dan keadilan dapat ditegakkan dengan lebih baik di masa depan.