Prabowo Gelar Rapat Maraton di Hambalang Bahas Perkebunan, Ekonomi, dan Pertambangan

Presiden RI Prabowo Subianto mengadakan rapat secara maraton bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya, Hambalang, Bogor. Pertemuan tersebut membahas sektor-sektor strategis, mulai dari perkebunan, ekonomi, hingga pertambangan.

Berdasarkan keterangan Sekretariat Presiden, rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Dalam sesi awal rapat, hadir pula para direktur utama BUMN di sektor pertanian dan perkebunan.

Dalam rapat pertama, Prabowo bersama jajaran menteri menekankan pentingnya pengelolaan perkebunan dan pertanian sebagai pilar utama ketahanan pangan nasional. Prabowo juga menekankan perlunya inovasi dan teknologi modern untuk meningkatkan produktivitas sektor pangan.

Selain membahas pangan, rapat turut menyinggung strategi penguatan ekonomi secara menyeluruh. Prabowo menekankan pentingnya menarik investasi baru sekaligus memperkuat iklim usaha agar dapat menciptakan lapangan kerja dan menjaga stabilitas ekonomi.

Isu pertambangan juga menjadi salah satu fokus diskusi. Dengan kekayaan mineral yang melimpah, Prabowo menekankan pentingnya hilirisasi sumber daya alam demi meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pengelolaan tambang yang berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan menjadi salah satu poin penting dalam rapat ini.

Prabowo menegaskan bahwa sinergi antar kementerian, BUMN, dan swasta sangat penting untuk mewujudkan kebijakan yang efektif. Dengan kerja sama lintas sektor, diharapkan langkah strategis yang dirumuskan dapat memperkuat pondasi pembangunan nasional.

Rapat maraton di Hambalang ini mencerminkan komitmen Presiden Prabowo dalam mempercepat transformasi di sektor pangan, ekonomi, dan pertambangan. Diskusi intensif tersebut menjadi pijakan penting menuju kebijakan yang lebih terintegrasi dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat serta pembangunan berkelanjutan.